topmetro.news – Wakil Bupati Humbahas Dr Oloan Paniaran Nababan SH MH sampaikan nota pengantar Bupati terkait Ranperda tentang APBD 2024 dan Ranperda perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2021-2026 Kabupaten Humbahas dalam rapat paripurna DPRD Humbahas, Rabu (13/9/2023).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumbangaol SH dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Humbahas Marolop Manik dan Labuan Sihombing, para anggota DPRD, Sekda Drs Tonny Sihombing MIP, Kabag SDM Polres Humbahas Kompol Firman Tarigan, Kasi Intel Gerry Anderson Gultom SH, pimpinan OPD dan lainnya.
Dr Oloan Paniaran Nababan menjelaskan bahwa asumsi awal penyusunan Ranperda APBD 2024 sesuai proporsi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) maupun proyeksi pagu transfer ke daerah tahun sebelumnya terutama tahun anggaran 2023.
Pendapatan daerah yang dianggarkan pada R-APBD (Ranperda-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2024 sebesar Rp1.019.223.984.424 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan APBD 2023 Rp1.017.406.292.290 atau naik Rp1.817.692.134 atau 0,18%. Pendapatan daerah masih didominasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sehingga masih diperlukan upaya ekstra untuk mengoptimalkan potensi PAD.
Proyeksi PAD pada R-APBD 2024 sebesar Rp83.654.491.866 mengalami penurunan Rp6.152.026.209. Dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp89.806.518.075 atau turun 6,85%. Ini disebabkan pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2023 berada pada pos PAD, bergeser menjadi pos lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2024.
Pada R-APBD 2024 alokasi pendapatan transfer sebesar Rp924.699.452.558 dibandingkan 2023 Rp902.560.141.215, diproyeksikan mengalami kenaikan Rp22.139.311.343 atau naik 2,45%.
Pos belanja diperuntukkan pada penganggaran kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, infrastruktur serta turut mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional 2024 termasuk dukungan pendanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang berlangsung 2024. Belanja daerah pada R-APBD 2024 Rp1.019.223.984.424 apabila dibandingkan 2023 Rp1.072.100.727.255 berkurang sebesar Rp52.876.742.831 atau turun 4,93%.
Penerimaan pembiayaan yakni pemanfaatan silpa tahun berjalan sesuai dengan besaran yang telah disepakati bersama pada tahapan pembahasan dan penetapan KUA PPAS sebesar Rp5.000.000.000 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 Rp54.694.434.965 berkurang sebesar Rp49.694.434.965 atau sebesar 90,86%.
Dalam nota pengantar itu dijelaskan, Peraturan Mendagri tentang pedoman penyusunan APBD 2024 belum terbit dan pagu defenitif transfer ke daerah belum ditetapkan. Sehingga proyeksi pendapatan transfer yakni dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa diproyeksikan masih sama dengan anggaran 2023. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya diproyeksikan naik 4,45% dan DAU yang ditentukan penggunaannya yakni bidang pendanaan kelurahan, bidang pendanaan PPPK, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum diproyeksikan sama dengan tahun anggaran 2023. Maka diharapkan agar R-APBD 2024 ini dapat disesuaikan kembali untuk dibahas bersama dengan DPRD Humbahas.
Selanjutnya, Ranperda tentang perubahan rencana PJMD 2021-2026 dilaksanakan mendasari Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana PJMD serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana PJMD dan rencana kerja pemerintah daerah.
reporter | S Marihot Pakpahan
